Dalam rangka memperkuat budaya integritas serta membangun kesadaran antikorupsi di lingkungan penyelenggara negara dan aparatur pelayanan publik, Pengadilan Militer III-12 Denpasar bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan talkshow dengan tema “Integrity as a Way of Life”.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Dewata Pengadilan Militer III-12 Denpasar tersebut diikuti oleh jajaran internal Pengadilan Militer III-12 Denpasar serta perwakilan dari sepuluh satuan kerja yang diundang. Untuk memperluas jangkauan pesan antikorupsi dan memberikan akses kepada masyarakat, kegiatan juga disiarkan secara live dan eksklusif melalui YouTube Channel Pengadilan Militer III-12 Denpasar.
Menghadirkan Widyaiswara Ahli Madya sekaligus Kasatgas 3 Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Muhammad Indra Furqon, talkshow ini tidak sekadar menjadi forum penyampaian materi antikorupsi, tetapi menjadi ruang refleksi bersama mengenai bagaimana integritas harus ditempatkan sebagai nilai yang melekat dalam kehidupan pribadi maupun pelaksanaan tugas kedinasan.
Integritas Bukan Sekadar Pengetahuan, Melainkan Cara Hidup
Tema “Integrity as a Way of Life” membawa pesan utama bahwa integritas tidak cukup hanya dipahami sebagai konsep atau nilai yang tercantum dalam aturan, kode etik, maupun pakta integritas. Integritas harus hadir dalam setiap keputusan, tindakan, kebiasaan, dan pilihan seorang aparatur, termasuk ketika tidak ada orang lain yang melihat.
Dalam materi yang disampaikan, Muhammad Indra Furqon mengajak peserta untuk melihat persoalan korupsi secara lebih mendasar, khususnya melalui fenomena gratifikasi. Gratifikasi dijelaskan sebagai pemberian dalam arti luas, yang dapat berbentuk uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, maupun fasilitas lainnya, baik diterima secara langsung maupun melalui sarana elektronik.
Pesan tersebut menjadi penting bagi aparatur pemerintahan dan pelayan publik karena tantangan integritas sering kali tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan korupsi yang besar dan kasatmata. Justru, pelanggaran integritas dapat bermula dari sesuatu yang dianggap kecil, biasa, atau bahkan dibenarkan oleh lingkungan.
Materi KPK menyoroti berbagai bentuk rasionalisasi yang kerap digunakan untuk membenarkan penerimaan gratifikasi, seperti menganggap pemberian sebagai sekadar tanda kasih, pemberian cuma-cuma, uang receh, atau sesuatu yang tidak memengaruhi keputusan. Bahkan alasan seperti “tidak ada kerugian negara” atau “saya bekerja secara profesional” dapat menjadi bentuk pembenaran yang perlu diwaspadai.
Karena itu, membangun integritas berarti membangun keberanian untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang bukan hak, sekalipun pemberian tersebut tampak kecil, dianggap lumrah, atau telah menjadi kebiasaan di lingkungan sekitar.
Gratifikasi Bukan Sekadar Pemberian, tetapi Dapat Menjadi “Utang Budi”
Salah satu pesan kuat yang disampaikan dalam talkshow adalah bahwa gratifikasi tidak boleh dipandang semata-mata berdasarkan nominalnya. Materi KPK menekankan bahwa gratifikasi dapat menjadi semacam “piutang budi” bagi pemberi dan berubah menjadi “utang budi” serta beban atas kewenangan bagi penerima.
Perspektif tersebut memberikan pemahaman penting bagi aparatur negara bahwa menerima pemberian dapat menciptakan relasi kepentingan yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi independensi, objektivitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.
Dalam konteks lembaga peradilan, pesan ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Integritas bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menyangkut kemampuan setiap insan peradilan untuk menjaga kehormatan lembaga, independensi, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pelayanan maupun penegakan hukum.
Dengan demikian, menolak gratifikasi bukan berarti menolak kebaikan seseorang, tetapi menjaga agar kewenangan dan kehormatan jabatan tidak berubah menjadi transaksi kepentingan.
“Sign Petition”: Dari Komitmen di Atas Kertas Menjadi Janji untuk Bertindak
Salah satu rangkaian penting dalam talkshow tersebut adalah “Sign Petition” atau penandatanganan petisi tentang komitmen penegakan integritas dalam mewujudkan keadilan.
Penandatanganan petisi ini menjadi simbol bahwa upaya membangun integritas tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, pemahaman materi, ataupun deklarasi semata. Petisi menjadi bentuk pernyataan bersama bahwa setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan nilai integritas ke dalam perilaku nyata dalam melaksanakan tugas.
Melalui penandatanganan tersebut, peserta diajak untuk meneguhkan kembali komitmen bahwa kewenangan yang diberikan negara harus digunakan secara bertanggung jawab, profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun pemberian yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas.
Lebih jauh, Sign Petition juga menjadi simbol tanggung jawab kolektif. Integritas tidak dapat dibangun oleh satu orang atau satu pimpinan saja. Ia membutuhkan lingkungan kerja yang sama-sama berani menolak praktik yang menyimpang, saling mengingatkan, serta memberikan contoh yang baik.
Petisi tersebut pada akhirnya bukan sekadar tanda tangan. Ia merupakan pengingat moral bahwa setiap tanda tangan yang dibubuhkan membawa konsekuensi berupa tanggung jawab untuk menjaga sikap, perilaku, dan keputusan agar tetap berada dalam koridor integritas.
Dalam konteks peradilan, komitmen tersebut bermuara pada satu tujuan utama: mewujudkan keadilan yang berintegritas dan pelayanan publik yang berlandaskan kepercayaan.
Berani Menolak, Berani Menjadi Teladan
Talkshow juga memberikan penekanan bahwa integritas tidak ditentukan oleh besar kecilnya pemberian. Materi KPK bahkan menampilkan contoh pelaporan gratifikasi dengan nilai yang sangat kecil, yaitu cilok senilai Rp10.000, sebagai gambaran bahwa integritas tidak mengenal batas nominal.
Pesan tersebut menegaskan bahwa budaya antikorupsi dibangun dari keberanian terhadap hal-hal kecil.
Ketika seorang aparatur mampu menolak pemberian yang tidak semestinya, menjaga konflik kepentingan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, pada saat itulah integritas mulai menjadi kebiasaan.
Sebaliknya, ketika pemberian kecil dianggap biasa, pembenaran mulai dibangun, dan perilaku menyimpang mulai ditoleransi, maka ruang bagi berkembangnya budaya koruptif dapat semakin terbuka.
Karena itu, integritas membutuhkan ketegasan sekaligus keteladanan.
Seorang aparatur tidak hanya dituntut untuk menjadi pribadi yang pintar dan profesional, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa kompetensi, jabatan, dan kewenangan yang dimilikinya digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Integritas sebagai Fondasi Kepercayaan Publik
Sebagai institusi yang menjalankan fungsi peradilan, Pengadilan Militer III-12 Denpasar memandang bahwa integritas merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tugas.
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tidak hanya dibangun melalui kualitas putusan dan pelayanan, tetapi juga melalui perilaku setiap individu yang berada di dalamnya. Setiap aparatur merupakan representasi dari institusi. Oleh karena itu, tindakan seorang individu dapat memberikan dampak terhadap persepsi publik terhadap lembaga secara keseluruhan.
Talkshow “Integrity as a Way of Life” menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran tersebut. Integritas diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, melainkan tumbuh menjadi budaya organisasi.
Budaya tersebut dimulai dari hal sederhana: melaksanakan tugas sesuai kewajiban, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak, menjaga independensi, menghindari konflik kepentingan, menolak gratifikasi yang tidak semestinya, serta berani mengatakan benar ketika lingkungan mungkin menganggap sebaliknya.
Sebagaimana pesan yang disampaikan dalam materi, “Beranilah menjadi benar meskipun sendirian.”
Pesan ini menjadi sangat relevan bagi penyelenggara negara dan pelayan publik. Integritas terkadang menuntut seseorang untuk mengambil pilihan yang tidak selalu mudah dan tidak selalu populer. Namun, keberanian untuk tetap berada di jalan yang benar merupakan salah satu bentuk pengabdian terbaik kepada negara.
Membangun Integritas sebagai Way of Life
Melalui kegiatan ini, Pengadilan Militer III-12 Denpasar dan KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga membutuhkan pendidikan, pencegahan, kesadaran, dan pembentukan karakter integritas.
Integritas harus dimulai dari individu, diperkuat oleh lingkungan kerja, dicontohkan oleh pimpinan, dan kemudian menjadi budaya organisasi.
Karena itu, “Integrity as a Way of Life” bukan sekadar tema sebuah talkshow. Tema tersebut merupakan ajakan untuk menjadikan integritas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari—dalam bekerja, melayani, menggunakan kewenangan, mengambil keputusan, maupun berinteraksi dengan masyarakat.
Pada akhirnya, aparatur negara yang berintegritas bukan hanya mereka yang mengetahui aturan, tetapi mereka yang memilih untuk tetap benar ketika memiliki kesempatan untuk berbuat salah.
Sebagaimana pesan penutup dalam materi Muhammad Indra Furqon:
“Jadilah pribadi yang berintegritas dan jadikanlah integritas kita teladan bagi orang lain.”
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa integritas adalah tanggung jawab personal sekaligus tanggung jawab institusional. Ketika integritas menjadi kebiasaan setiap individu, maka ia akan tumbuh menjadi budaya organisasi. Dan ketika budaya integritas telah mengakar, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan semakin kuat.
Pengadilan Militer III-12 Denpasar berkomitmen untuk terus menumbuhkan budaya integritas, memperkuat pencegahan korupsi, serta menghadirkan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan dapat dipercaya.
Karena pada akhirnya, negara tidak hanya membutuhkan aparatur yang cerdas dan profesional, tetapi juga aparatur yang memiliki integritas. Sebab kompetensi tanpa integritas dapat kehilangan arah, sementara integritas menjadikan kewenangan sebagai amanah untuk memberikan pelayanan dan mewujudkan keadilan.
We are Beyond Innovation!
