Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PostHeaderIcon Sekretaris MA : “Setelah Tingkat Nasional, saatnya MA Go Internasional”

12/12/2014 8:27:15 AM

Ambon-Humas: Sekretaris MA senantiasa mendorong semua aparatur peradilan untuk mengubah perilaku kerja demi meningkatkan kinerja di masing-masing satuan kerja. “Saya tidak segan memberikan reward kepada ketua pengadilan yang melakukan inovasi demi meningkatnya citra Mahkamah Agung. Masing-masing harus berlomba untuk meningkatkan sisi positif lembaga kita.” Kata Nurhadi, Sekretaris MA dalam acara pembinaan Teknis dan Administrasi Justisial di Ambon(11/12) di hadapan para Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera/Sekretaris, dan pejabat struktural lainnya pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat Lingkungan Peradilan se-wilayah Maluku.

MA boleh berbangga hati dengan capain yang sudah diraihnya selama ini. Diantaranya, dua kali berturut-turut meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Tata Kelola Keuangan tertinggi. Prestasi yang sudah diraih oleh MA ini menurut Sekretaris MA menjadi pemantik untuk meraih prestasi-prestasi selanjutnya. “Kalau perlu jangan hanya level nasional, tapi go Internasional!” Tegasnya. Lebih lanjut disampaikan bahwa prestasi Internasional bukan tak mungkin dapat diraih oleh MA. Salah satunya pada Pengadilan Agama Stabat yang meraih ISO dalam layanan publik. “Sistem manajemen mutu dengan standar ISO merupakan salah satu yang harus dirintis oleh MA supaya go internasional”.

Dalam kesempatan ini pula, sekretaris MA juga mengkampanyekan daerah wajib bebas korupsi (WBK). Adapun hal-hal yang menjadi indikator penerapan daerah wajib korupsi adalah : indeks integritas yang dikeluarkan oleh KPK, indeks kepuasan masyarakat, dan akuntabilitas kinerja.

Kinerja yang prima tentunya akan meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang sudah meningkat harus disesuaikan dengan kinerja yang lebih baik. “Sebagaimana saya tidak segan memberikan reward bagi yang berprestasi, saya juga tidak akan segan memberikan punishment bagi siapa saja yang tidak bekerja atau malas-malasan apalagi sampai memperburuk citra MA.” Tegas Nurhadi.

Pada hari yang sama, malamnya (pukul 20.00 WIT) dilanjutkan dengan pembinaan oleh Ketua MA dan para Ketua Kamar. Dalam sesi yang berlangsung selama lima jam ini lebih menitikberatkan pada pembinaan secara teknis.

PostHeaderIcon MELAYANI BUKAN DILAYANI

12/9/2014 12:43:00 AM

Palembang – Humas : Bersama-sama membangun Pengadilan yang unggul (Court Excellence) akan jauh lebih baik daripada kita bekerja sendiri. “Kepemimpinan dan manajemen Pengadilan yang baik, kebijakan-kebijakan Pengadilan, SDM serta sarana prasarana yang memadai merupakan modal utama dalam memberikan pelayanan di Pengadilan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna Pengadilan”,ungkap Ketua MA.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga, serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya. “Untuk itu para hakim jangan mudah terbujuk oleh hal-hal yang mengganggu independensi seorang hakim, kita harus melayani bukan dilayani oleh masyarakat, lanjut Ketua MA. Kedepannya Mahkamah Agung akan lebih memprioritaskan penanganan perkara, keterbukaan informasi, pengawasan dan akan lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada pencari keadilan. “Bagi para panitera di seluruh Indonesia untuk lebih mempercepat proses pengiriman relas maupun berkas perkara, jangan adalagi tunggakan – tunggakan yang masih ada di Pengadilan”, himbau Ketua MA.

Mewujudkan peradilan yang memuaskan dengan menerapkan sistem manajemen mutu menuju sertifikasi ISO 9001:2008 kepada seluruh satuan kerja Pengadilan merupakan kerja keras yang sedang dibangun Sekretaris MA beserta satuan kerja dibawahnya. “Kerja keras ini juga sudah ditunjukan oleh Pengadilan Negeri Lahat yang sudah melakukan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang sudah hampir 90% dilakukan, dan ini patut menjadi contoh”, ucap Sekretaris MA.

Komdanas dan SIKEP juga merupakan prioritas utama dalam menjalankan sistem teknologi yang maju, canggih, cepat dan memudahkan bagi peradilan. Dengan terulang kembalinya Mahkamah Agung raih WTP untuk yang kedua kalinya, merupakan kebanggan bagi kita semua, tidak hanya itu penyerapan anggaran Mahkamah Agung cukup baik sebesar 89,91% , sedangkan rata-rata penyerapan nasional kementerian lembaga 87,94%, dan juga JDIH Mahkamah Agung meraih penghargaan terbaik diIndonesia.

PostHeaderIcon RALAT WAKTU PELAKSANAAN UJIAN TES KOMPETENSI BIDANG (TKB)

11/28/2014 10:35:38 AM

Berdasarkan Surat dari a.n. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 282/BUA/KP.00.2/11/2014 tanggal 27 November 2014. Adapun surat tersebut mengenai Pemberitahuan Ralat Waktu Pelaksanaan Ujian Tes Kompetensi Bidang (TKB), yang ditujukan kepada Yth. para Peserta Ujian Tes Komptensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2014.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

PostHeaderIcon PERSIAPAN PELAKSANAAN UJIAN TES KOMPETENSI BIDANG

11/25/2014 2:59:40 PM

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 344-1/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 24 November 2014. Adapun surat tersebut mengenai Persiapan Pelaksanaan Ujian Tes Kompetensi Bidang, yang ditujukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Manado, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, dan Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.


Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

PostHeaderIcon LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) di LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2015

11/20/2014 4:35:17 PM

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 334-1/SEK/KU.01/11/2014. Adapun surat tersebut mengenai Langkah-langkah Strategis Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015, yang ditujukan Panitera Mahkamah Agung RI, para Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI, para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

PostHeaderIcon RALAT AKUN PENDAPATAN BELANJA dan TRANSFER PADA BAGAN AKUN STANDAR

11/19/2014 4:33:03 PM

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 562.b/Bua.3/KU.02/11/2014. Adapun surat tersebut mengenai Ralat Akun, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

PostHeaderIcon KMA : SETIAP PENGADILAN HARUS MEMPUNYAI MEJA INFORMASI

11/19/2014 10:59:26 AM

Bukittinggi – Humas : Undang – Undang NO 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Sesuai dengan visi Mahkamah Agung yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,

oleh karena itu setiap pengadilan harus mempunyai meja informasi (desk info) dan wajib memberikan informasi kepada publik, demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial dengan para ketua, wakil ketua, hakim, panitera / sekretarisi pengadilan tingkat banding dan pertama pada empat lingkungan peradilan se-wilayah Sumatera Barat, Jambi dan Bengkulu, Senin (17/11/2014) bertempat di aula Bung Hatta Bukittinggi.

M.Hatta Ali juga menginstruksikan kepada jajaran Eselon I yang melakukan kunjungan kerja ke daerah dapat melihat pelayanan informasi yang ada di meja informasi di pengadilan, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik khususnya pencari keadilan.

Pembinaan teknis dan administrasi ini merupakan kebijakan pimpinan untuk menggantikan Rakernas (Rapat Kerja Nasional), karena lebih efisien, efektif dan lebih besar manfaatnya karena seluruh Ketua Pengadilan, Hakim dan Panitera dapat langsung mempertanyakan permasalahaan teknis yang dihadapi.

Rapat ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung.

PostHeaderIcon RALAT AKUN

11/10/2014 4:33:23 PM

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : S-62/Bua.3/KU.02/11/2014 tanggal 10 November 2014. Adapun surat tersebut mengenai Ralat Akun, ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

PostHeaderIcon KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MENERIMA KUNJUNGAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG CHINA

11/7/2014 10:46:05 AM

Jakarta – Humas : Kamis, 6/11/2014, Ketua Mahkamah Agung RI Dr.H.M. Hatta Ali, SH., MH menerima kunjungan delegasi Mahkamah Agung China, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung China Mr. Shen Deyong, bertempat diruang rapat Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai hubungan kerja sama dibidang hukum khususnya dibidang Judisial Reform. Mengingat banyak kesamaan sistem hukum antara Indonesia dan China tentang independesi Hakim. Sehingga hubungan kedua negara perlu lebih ditingkatkan.

Pertemuan ini juga di hadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung bid Yudisial Dr. H. Muhammad Saleh, SH., MH, Wakil ketua Mahkamah Agung bid non Yudisial H. Suwardi, SH., MH, Hakim Agung dan para pejabat eselon I.

Acara tersebut diakhiri dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama antara Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung China.

PostHeaderIcon Acara Serah Terima Pengalihan fungsi gedung TIPIKOR ke DILMIL III-14 DENPASAR

DSC01493(FILEminimizer) DSC01519(FILEminimizer)Senin, 27 Oktober 2014 – Kunjungan Kerja dalam rangka Acara Serah Terima Pengalihan Fungsi Pembangunan Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Denpasar kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Denpasar. Acara tersebut dihadiri oleh KABUA MARI, DIRJEN BADILUM dan DIRJEN BADILMITUN MARI beserta segenap Ketua Pengadilan yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. Acara yang didahului dengan mengunjungi Bangunan Pengadilan Militer yang juga masih merupakan bangunan Ex. Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut kemudian dilanjutkan mengunjungi Bangunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) kemudian selanjutnya membuka forum diskusi dan tanya jawab yang dipusatkan di Pengadilan Tinggi Denpasar.

INFO PERKARA
Translate

Kadilmil III-14 Denpasar
A. Ginting
Photo Pegawai
Berlangganan Berita

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Statistik Pengunjung

free counters