14 APRIL 2014

9 April 2014

Jakarta – Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melantik dan mengambil sumpah pejabat Eselon IV Susetyo, SH sebagai Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim pada Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Militer pada Selasa, 8 April 2014 pada pukul 14.00 WIB. Sebelum menduduki jabatan tersebut, Susetyo, SH adalah Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana Khusus pada Bagian Kesekrertariatan Pimpinan Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi MA RI. Sedangkan Kasi Peningkatan Mutu Hakim Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Militer sebelumnya dijabat oleh Udin Ramdhan yang sekarang beralih tugas di Kesekretariatan Ketua Mahkamah Agung RI.

4/3/2014 3:49:31 PM

JAKARTA-HUMAS, Small Claim Court, atau secara sederhana dapat juga diartikan sebagai `Pengadilan Rakyat`. Dapat juga diterjemahkan sebagai pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.

Tanggung jawab utama dari small claim court adalah untuk melaksanakan keadilan. Setiap pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Dilatarbelakangi akan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung dan Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD mengadakan Forum Grup Discussion (FGD)pada Kamis, 3 April 2014. Bertempat di Novotel, Jakarta, FGD ini mengangkat tema kerangka hukum bagi para introduksi dan penerapan prosedur gugatan kecil (Small Claim Procedure) pada sistem peradilan perdata di Indonesia.

Dalam diskusi yang diikuti oleh para hakim agung dan praktisi hukum, dibahas juga bahwa mekanisme Small Claim Court berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Pada Small Claim Court menjembatani antara penyelesaian sengketa melalui non litigasi yang didasarkan pada kesepakatan tetapi hasil yang dicapai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi prosedurnya panjang, tidak murah dan tidak sederhana.

Dengan demikian melalui small claims court akan diperoleh penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana menitikberatkan pada kesepakatan para pihak namun dilakukan dalam proses litigasi di pengadilan dengan acara yang khusus, sehingga hasilnya/ putusannya mempunyai kekuatan mengikat karena merupakan putusan hakim pengdilan. Dalam menegakkan hukum, sudah selayaknya keadilan menyentuh semua kalangan tanpa kecuali. Pengadilan bukanlah bagi sebagian kalangan saja, namun pengadilan untuk semua. Publik harus mendapatkan pelayanan yang baik di pengadilan.

FGD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suwardi, SH., MH. Diharapkan melalui FGD ini akan didapatkan masukan yang konstruktif bagi MA untuk membuat peraturan MA yang akan mengatur lebih jelas lagi mengenai mekanisme pelaksanaan small claim court.

3/6/2014 12:01:16 PM
Jakarta-Humas: Sebuah pepatah mengatakan karena nira setitik rusak susu sebelanga. Pepatah tersebut berarti bahwa karena kesalahan kecil yang nampak tidak ada artinya semua persoalan menjadi kacau dan berantakan. Pepatah ini mungkin yang tengah diresapi oleh Mastuhi, Elsadela, Jumanto dan Puji rahayu. Mereka adalah para hakim yang tengah merasakan pil pahit dari perbuatan yang sekilas seakan “menyenangkan” bagi mereka tetapi kini merusak semuanya, karena bukan hanya dirinya dan keluarganya tetapi juga masa depannya dan masa depan keturunannya.

Para hakim tersebut harus mengubur dalam-dalam semua mimpi mereka sebagai hakim yang telah tercapai. Karena pada tahun 2014 ini jabatan mereka sebagai hakim resmi dicopot secara hormat. Keempat hakim tersebut terbukti melanggar kode etik hakim berupa perselingkuhan/perjinahan. Semua pembelaan yang mereka paparkan di MKH tidak bisa mematahkan bukti-bukti yang ada bahwa mereka terbukti salah.Mungkin tidak pernah terbersit di fikiran para hakim tersebut bahwa kelak suatu hari mereka akan dihakimi. Kenyataan pahit ini pasti jauh-jauh disimpan dari keinginan dan mimpi mereka, jika pun ada mungkin itu termasuk mimpi buruk di tengah malam yang langsung hilang kala mencuci muka. Tetapi ironis, air mata yang keluar kala mendengarkan putusan Hakim tidak bisa merubah apapun. Nira setitik telah merusak susu sebelanga.

Sebelumnya dalam rangkaian MKH Februari-Maret 2014. MKH telah digelar pada 25 dan 27 Februari 2014. Kemudian pada Selasa, 4 Maret 2014 MKH memberikan hukuman berat berupa pemberhentian dengan hormat kepada dua hakim dari Tebo. Yang pertama adalah hakim pengadilan Agama Tebo, Mastuhi S.Ag., M.H. Hakim golongan III/c ini dilaporkan oleh Herman S.T., M.T perihal perselingkuhan. Berkat laporan tersebut bapak tiga orang anak ini diberhentikan dengan hormat sebagai hakim dengan mendapatkan hak pensiun. Kemudian di hari yang sama, MKH juga menjatuhkan hukuman yang sama beratnya kepada Elsadela, S.H. Hakim golongan III/a ini dilaporkan oleh suaminya, Herman S.T., M.T perihal perselingkuhan. Elsadela tak bisa membendung air matanya kala MKH membacakan vonis hukuman berat untuknya.

Rabu, 5 Maret 2014 MKH kembali digelar. MKH ini dipimpin oleh Ketua Kamar Pengawasan MA, Timur Manurung, S.H., M.M. dengan dua hakim terlapor terkait perihal yang sama, yaitu perselingkuhan. Keduanya dijatuhi hukuman yang sama berat yaitu pemberhentian dengan hormat sebagai hakim tetapi tetap mendapatkan hak pensiun. Dua hakim malang tersebut adalah Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Jumanto, S.H., M.H, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Puji Rahayu, S.H., M.H. Kedua hakim tersebut diperiksa berkat laporan Yusrida Tanjung pada tanggal 4 Juli 2013.

Mereka semua menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat, mereka mengaku khilaf dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya. Namun penyesalan dan janji tersebut tidak bisa merubah apapun, MKH telah membuktikan bahwa mereka telah merusak citra hakim dan nama lembaga. Mereka telah menciderai kode etik hakim yang selama ini mereka junjung.
“Semoga kalian bisa lebih baik di kehidupan selanjutnya.” Kata Timur Manurung saat menutup MKH pada Rabu tersebut.

Dan pada hari ini, Kamis 6 Maret 2014, MKH kembali dilaksanakan. Majelis yang diketua oleh Artidjo Alkostar tersebut harus menunda MKH selama 7 hari ke depan karena H. Ramlan Comel, S.H., M.H sebagai hakim terlapor mangkir pada hari ini. Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung tersebut akan di-MKH karena perintah lisan Ketua Mahkamah Agung RI. Perintah ini terkait dengan pemberitaan di surat kabar harian Kompas tanggal 16 Agustus 2013 dan media online Tribunnews pada tanggal 16 Agustus 2014 pula tentang perkara suap penangan kasus Bansos Pemkod Bandung.

Senin, 24 Februari 2014 pukul 19.30 Wita, bertempat di Hotel Mercure Kuta Bali. Telah diadakan Acara Pelatihan Tematik Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang antara Jajaran Pengadilan dan Kejaksaan Agung yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang diwakilkan oleh TUADA MIL MA RI Bapak Dr. H. Imron Anwari, SH., SpN, MH., Wakil Jaksa Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua Mahkamah Agung Turki, Kepala Kejaksaan Agung Turki, Anggota Komisi Yudisial Turki, Anggota Komisi Yudisial RI dan seluruh pendukung acara di wilayah Jajaran Pengadilan dan Kejaksaan di Bali. Di akhir acara dilanjutkan pemberian Cinderamata dari Ketua Mahkamah Agung RI kepada Ketua Mahkamah Agung Turki dan dilanjutkan sebaliknya oleh masing2 Ketua/kepala lembaga Kejaksaan dan Komisi Yudisial RI ke Turki kemudian dilaksanakan Foto Bersama.