Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PostHeaderIcon PENGUMUMAN HASIL UJIAN TAHAP I CALON HAKIM MILITER T.A. 2014 DITJEN BADILMILTUN MAHKAMAH AGUNG R.I

14 APRIL 2014

Berdasarkan Hasil Ujian seleksi Tahap I Calon Hakim Militer T.A. 2014 Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung R.I di Pusdiklat Kumdil MARI, maka diumumkan peserta yang dinyatakan  LULUS Ujian seleksi Tahap I dapat di lihat dan di unduh pada link dibawah ini. Selanjutnya bagi yang dinyatakan LULUS akan mengikuti Test Wawancara yang akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu Tanggal 22 dan 23 April 2014 Mulai Jam 08.00 Wib sampai dengan selesai, bertempat di Ged. Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 9 Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Bypass Jakarta Pusat dengan ketentuan sbb :

1.  Nomor Urut 1 s.d.20 Test wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014

2.  Nomor Urut 21 s.d. 40 Test Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014

3.  Pakaian PDH

4.  Biaya perjalanan PP ditanggung oleh peserta/satuan masing-masing

Demikian diumumkan untuk menjadi periksa. Harap maklum dan terima kasih.

Hasil Ujian Tahap I Cakimmil T.A 2014

PostHeaderIcon Pelantikan Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim Direktorat Bin Ganismin Militer

9 April 2014

Jakarta – Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melantik dan mengambil sumpah pejabat Eselon IV Susetyo, SH sebagai Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim pada Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Militer pada Selasa, 8 April 2014 pada pukul 14.00 WIB. Sebelum menduduki jabatan tersebut, Susetyo, SH adalah Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana Khusus pada Bagian Kesekrertariatan Pimpinan Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi MA RI. Sedangkan Kasi Peningkatan Mutu Hakim Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Militer sebelumnya dijabat oleh Udin Ramdhan yang sekarang beralih tugas di Kesekretariatan Ketua Mahkamah Agung RI.

PostHeaderIcon PEMBERITAHUAN HARI LIBUR NASIONAL

4/7/2014 4:11:28 PM
Sehubungan dengan hari libur nasional dalam rangka Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014, Maka hari Rabu, Tanggal 9 april 2014 telah ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas

PostHeaderIcon Permintaan Standar Operasional Prosedur

4/7/2014 11:28:19 AM
Bersama ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 096-1/SEK/KU.01/4/2014 tanggal 3 April 2014 tentang permintaan Standar Operasional Prosedur (SOP).

PostHeaderIcon PENGADILAN UNTUK SEMUA

4/3/2014 3:49:31 PM

JAKARTA-HUMAS, Small Claim Court, atau secara sederhana dapat juga diartikan sebagai `Pengadilan Rakyat`. Dapat juga diterjemahkan sebagai pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.

Tanggung jawab utama dari small claim court adalah untuk melaksanakan keadilan. Setiap pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Dilatarbelakangi akan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung dan Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD mengadakan Forum Grup Discussion (FGD)pada Kamis, 3 April 2014. Bertempat di Novotel, Jakarta, FGD ini mengangkat tema kerangka hukum bagi para introduksi dan penerapan prosedur gugatan kecil (Small Claim Procedure) pada sistem peradilan perdata di Indonesia.

Dalam diskusi yang diikuti oleh para hakim agung dan praktisi hukum, dibahas juga bahwa mekanisme Small Claim Court berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Pada Small Claim Court menjembatani antara penyelesaian sengketa melalui non litigasi yang didasarkan pada kesepakatan tetapi hasil yang dicapai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi prosedurnya panjang, tidak murah dan tidak sederhana.

Dengan demikian melalui small claims court akan diperoleh penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana menitikberatkan pada kesepakatan para pihak namun dilakukan dalam proses litigasi di pengadilan dengan acara yang khusus, sehingga hasilnya/ putusannya mempunyai kekuatan mengikat karena merupakan putusan hakim pengdilan. Dalam menegakkan hukum, sudah selayaknya keadilan menyentuh semua kalangan tanpa kecuali. Pengadilan bukanlah bagi sebagian kalangan saja, namun pengadilan untuk semua. Publik harus mendapatkan pelayanan yang baik di pengadilan.

FGD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suwardi, SH., MH. Diharapkan melalui FGD ini akan didapatkan masukan yang konstruktif bagi MA untuk membuat peraturan MA yang akan mengatur lebih jelas lagi mengenai mekanisme pelaksanaan small claim court.

PostHeaderIcon Sosialisasi Implementasi SEMA No.1 Tahun 2014 Direktorat Pratalakra Militer

28 Maret 2014

Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Militer (Dit Pratalakra Mil) Ditjen Badilmiltun menyelenggarakan kegiatan Pokja sosialisasi Implementasi SEMA Nomor : 1 Tahun 2014 Dalam Pemberkasan  Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali di Direktorat Pratalakra Pidana Militer Mahkamah Agung RI, sekaligus sebagai wujud  pelaksanaan Program Ditjen Badilmiltun Tahun Anggaran 2014. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel d’Batoe Bandung selama 3 hari dari tanggal 25 s.d 27 Maret 2014 dengan dipandu narasumber Asep Nursobah, S.Ag. (Koordinator IT/Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung) dan PANGIHUTAN SIMORANGKIR, SH, MH. (Panitera Muda Perkara Pidana Militer). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Badilmiltun Sulistyo, SH. M.Hum, Sekretaris Ditjen Badilmiltun H. Sugiyoto, SH. CN. MM, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer Brigjen (Pur) Anthon R. Saragih, SH. MH., Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Militer Kolonel Sunardi, SH. MH. dan seluruh Pejabat dan Staf Direktorat Pratalakra Militer. Hal-hal khusus yang disampaikan oleh narasumber pertama dalam pokja ini diantaranya adalah, bahwa dalam SEMA No.14 Tahun 2010 yang termuat atau disertakan sebagai kelengkapan dalam berkas terdiri dari : Putusan Tingkat Pertama, Putusan Tingkat Banding, Memori kasasi dan masih bisa menggunakan CD. Dalam SEMA No.1 Tahun 2014 yang termuat atau disertakan sebagai kelengkapan dalam berkas terdiri dari : Relaas Pemberitahuan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi; Tanda Terima Memori Kasasi; Putusan Pengadilan tingkat pertama; dan/atau Putusan Pengadilan tingkat banding/kasasi; Surat Dakwaan Jaksa; Memori Kasasi/PK; Kontra Memori Kasasi, dan semuanya harus diinputkan melalui aplikasi Direktori Putusan. Sementara dari narasumber kedua menekankan pada kebijakan Tuaka Militer mengenai kupingan berkas ada penambahan penyebutan antara lain yang tadinya hanya memori kasasi menjadi memori kasasi terdakwa/oditur dan susunan/urutan berkas putusan tingkat pertama, tingkat banding harus berurutan untuk mempermudah Majelis membaca.

PostHeaderIcon PENGUMUMAN PELAKSANAAN SELEKSI REKRUTMEN CAKIMMIL DITJEN BADILMILTUN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA T.A. 2014

27 Maret 2014

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan waktu Seleksi Rekrutmen Calon Hakim Militer T.A 2014 akan dilaksanakan mulai tanggal 01 sampai dengan 05 April 2014 bertempat di PUSDIKLAT KUMDIL Mahkamah Agung R.I. Jl. Cikopo Selatan Megamendung Ciawi Bogor. Bagi peserta yang telah LULUS tahap seleksi persyaratan administrasi agar mengikuti kegiatan tahap seleksi ini dengan jadwal check in pada hari Senin tanggal 01 April 2014 pukul 14.00 Wib. Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar menjadi perhatian dan untuk lebih jelasnya dapat di unduh pada link di bawah ini.

SKEP Dirjen Badilmiltun MA-RI                                 Lampiran SKEP Dirjen Badilmiltun MA-RI

RATGAS Peserta                                                     Lampiran RATGAS Peserta

JADWAL KEGIATAN

PostHeaderIcon Pemberitahuan Keputusan Dirjen Badilmiltun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014

Jakarta – Diberitahukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia bahwa Ditjen Badilmiltun telah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 28/DjMT/Kep/III/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

Kep Dirjen Badilmiltun No: 28/DjMT/Kep/III/2014

Lampiran Juklak

PostHeaderIcon “NIRA SETITIK RUSAK SUSU SEBELANGA”

3/6/2014 12:01:16 PM
Jakarta-Humas: Sebuah pepatah mengatakan karena nira setitik rusak susu sebelanga. Pepatah tersebut berarti bahwa karena kesalahan kecil yang nampak tidak ada artinya semua persoalan menjadi kacau dan berantakan. Pepatah ini mungkin yang tengah diresapi oleh Mastuhi, Elsadela, Jumanto dan Puji rahayu. Mereka adalah para hakim yang tengah merasakan pil pahit dari perbuatan yang sekilas seakan “menyenangkan” bagi mereka tetapi kini merusak semuanya, karena bukan hanya dirinya dan keluarganya tetapi juga masa depannya dan masa depan keturunannya.

Para hakim tersebut harus mengubur dalam-dalam semua mimpi mereka sebagai hakim yang telah tercapai. Karena pada tahun 2014 ini jabatan mereka sebagai hakim resmi dicopot secara hormat. Keempat hakim tersebut terbukti melanggar kode etik hakim berupa perselingkuhan/perjinahan. Semua pembelaan yang mereka paparkan di MKH tidak bisa mematahkan bukti-bukti yang ada bahwa mereka terbukti salah.Mungkin tidak pernah terbersit di fikiran para hakim tersebut bahwa kelak suatu hari mereka akan dihakimi. Kenyataan pahit ini pasti jauh-jauh disimpan dari keinginan dan mimpi mereka, jika pun ada mungkin itu termasuk mimpi buruk di tengah malam yang langsung hilang kala mencuci muka. Tetapi ironis, air mata yang keluar kala mendengarkan putusan Hakim tidak bisa merubah apapun. Nira setitik telah merusak susu sebelanga.

Sebelumnya dalam rangkaian MKH Februari-Maret 2014. MKH telah digelar pada 25 dan 27 Februari 2014. Kemudian pada Selasa, 4 Maret 2014 MKH memberikan hukuman berat berupa pemberhentian dengan hormat kepada dua hakim dari Tebo. Yang pertama adalah hakim pengadilan Agama Tebo, Mastuhi S.Ag., M.H. Hakim golongan III/c ini dilaporkan oleh Herman S.T., M.T perihal perselingkuhan. Berkat laporan tersebut bapak tiga orang anak ini diberhentikan dengan hormat sebagai hakim dengan mendapatkan hak pensiun. Kemudian di hari yang sama, MKH juga menjatuhkan hukuman yang sama beratnya kepada Elsadela, S.H. Hakim golongan III/a ini dilaporkan oleh suaminya, Herman S.T., M.T perihal perselingkuhan. Elsadela tak bisa membendung air matanya kala MKH membacakan vonis hukuman berat untuknya.

Rabu, 5 Maret 2014 MKH kembali digelar. MKH ini dipimpin oleh Ketua Kamar Pengawasan MA, Timur Manurung, S.H., M.M. dengan dua hakim terlapor terkait perihal yang sama, yaitu perselingkuhan. Keduanya dijatuhi hukuman yang sama berat yaitu pemberhentian dengan hormat sebagai hakim tetapi tetap mendapatkan hak pensiun. Dua hakim malang tersebut adalah Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Jumanto, S.H., M.H, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Puji Rahayu, S.H., M.H. Kedua hakim tersebut diperiksa berkat laporan Yusrida Tanjung pada tanggal 4 Juli 2013.

Mereka semua menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat, mereka mengaku khilaf dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya. Namun penyesalan dan janji tersebut tidak bisa merubah apapun, MKH telah membuktikan bahwa mereka telah merusak citra hakim dan nama lembaga. Mereka telah menciderai kode etik hakim yang selama ini mereka junjung.
“Semoga kalian bisa lebih baik di kehidupan selanjutnya.” Kata Timur Manurung saat menutup MKH pada Rabu tersebut.

Dan pada hari ini, Kamis 6 Maret 2014, MKH kembali dilaksanakan. Majelis yang diketua oleh Artidjo Alkostar tersebut harus menunda MKH selama 7 hari ke depan karena H. Ramlan Comel, S.H., M.H sebagai hakim terlapor mangkir pada hari ini. Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung tersebut akan di-MKH karena perintah lisan Ketua Mahkamah Agung RI. Perintah ini terkait dengan pemberitaan di surat kabar harian Kompas tanggal 16 Agustus 2013 dan media online Tribunnews pada tanggal 16 Agustus 2014 pula tentang perkara suap penangan kasus Bansos Pemkod Bandung.

PostHeaderIcon Pelatihan Tematik tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang antara Jajaran Pengadilan dan Kejaksaan Agung yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI

KY 1(FILEminimizer) KY(FILEminimizer)Senin, 24 Februari 2014 pukul 19.30 Wita, bertempat di Hotel Mercure Kuta Bali. Telah diadakan Acara Pelatihan Tematik Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang antara Jajaran Pengadilan dan Kejaksaan Agung yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang diwakilkan oleh TUADA MIL MA RI Bapak Dr. H. Imron Anwari, SH., SpN, MH., Wakil Jaksa Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua Mahkamah Agung Turki, Kepala Kejaksaan Agung Turki, Anggota Komisi Yudisial Turki, Anggota Komisi Yudisial RI dan seluruh pendukung acara di wilayah Jajaran Pengadilan dan Kejaksaan di Bali. Di akhir acara dilanjutkan pemberian Cinderamata dari Ketua Mahkamah Agung RI kepada Ketua Mahkamah Agung Turki dan dilanjutkan sebaliknya oleh masing2 Ketua/kepala lembaga Kejaksaan dan Komisi Yudisial RI ke Turki kemudian dilaksanakan Foto Bersama.

INFO PERKARA
Translate

Kadilmil III-14 Denpasar
A. Ginting
Photo Pegawai
Berlangganan Berita

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Statistik Pengunjung

free counters