- SE Nomor 13/Djmt/6/2019 ttg Pemberlakuan SIRATMIL pada lingkungan Peradilan Militer
- SK KMA 71/IV/2019 TTG PEMBERLAKUAN APLIKASI SIPP 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN
- KMA 62/III/2019 ttg Tim Penyusun Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan MARI
- SK KMA NO 58/III/2019 ttg Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada MARI
- SK KMA 50/III/2019 ttg Pemberlakuan Aplikasi SIKEP MARI
- SK KMA 200/X/2018 ttg Kelas Type daerah Hukum peradilan tk Pertama dan tk banding pada 4 lingkungan peradilan MARI
- SK KMA NO 39_II_2017 ttg naik kelas dilmil.pdf
- SK KMA Nomor 48/II/2017 ttg Pola Promosi & Mutasi Hakim 4 Peradilan MARI
- MAKLUMAT KETUA MARI Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 TTG WASBIN HAKIM APARATUR MA DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA
- KEP SEKMA VIII/2017 ttg LHKPN
- SK KMA Nomor : 1-144 KMA SK 2011
- PERKA NO 14 TAHUN 2012
- PERKA 18 TAHUN 2012 TTG E-PROC
- KEP MA NO 216/XII/2011 TTG PENGADUAN LEWAT SMS
- PERMA NO 2 TH 2011 TTG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
- PER NO 02 TAHUN 2014
- PERMA NO 01 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM
- PMK NO 246 /PMK.06 /2014_Tata Cara PSP
- KMA NO 119 /VIII/ 2013- TTG PENETAPAN HARI MUSYAWARAH DAN UCAPAN
- KMA 271 OKT 2013 TTG PENETAPAN KEBIJAKAN MARI
- SK-KMA NO 85 TH 2014 TTG PGELOLA PERPUSTAKAAN
- SK-MA TTG PENGADUAN.pdf
- SK KMA Nomor : 215/SK/XII/2007
- Perma 1 Tahun 2020 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi
- Perma No. 7 tahun 2016
- Perma No. 8 Tahun 2016
- Perma No. 9 Tahun 2016
- UU No. 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara
- UU No. 25 tahun 2009 ttg Pelayanan Publik
- UU No. 14 Tahun 2008 ttg keterbukaan Informasi
- PP No. 90 Tahun 2010 ttg Penyusunan RKAKL
- Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 ttg LHKPN
- Permenpan No. 49ntahun 2011 ttg Pedoman Umum Fakta Integritas
- Permenpan 53 tahun 2014 ttg Juknis Perjanjian Kinerja
- Perpres No. 29 Tahun 2014 ttg SAKIP
- UU No. 3 Tahun 2009 ttg Perubahan MA
- JukPerka No.1 tahun 2013 ttg SKP
- Surat Sekma No. 1552 tahun 2020 ttg langkah2 strategis ZI WBK
- Sema Nomor 9 Tahun 2020 ttg jam Kerja
- SK KMA No. 210 tahun 2020 ttg Penyesuaian Tunjangan Kinerja
- SEMA NO. 8 Tahun 2020 ttg perubahan Sema No 9 tahun 2020
- SK SEKMA No. 578/SEK/SK/VIII/2020 ttg Petujuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai
- SK SEKMA No. 1068/SEK/SK/XII/2019 tt Standar Biaya Sewa Rumdis
- Perma Nomor 1 Tahun 2019 ttg admin perkara dan persidangan secara elektronik
- SK KMA No. 13/KMA/SK/I/2020 ttg Insentif WBK
- SK KMA No. 209/KMA/SK/VIII/2020 ttg Penetapan kelas Jabatan Pegawai
- KEP. Sek MARI No. 811/SEK/K/VIII/2021 ttg Pedoman Pengelolaan PPNP pada MA RI dan bada peradilan dibawahnya
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- PERMA NO. 3 TAHUN 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum
- Perma No. 5 Tahun 2019 ttg Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin
- Kep KMA No. 351/KMA/SK/XII/2022 ttg
- SK KMA No : 208/KAM/SK/VI/2022 ttg Penetapan Eselon
- KepSek MARI No. 2049/SEK/SK/XII/2022 tgl 27-12-22 ttg Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabiltas Kinerja
- Kep KMA No. 368/KMA/SK/XII/2022 tgl 27-12-22 ttg Pedoman Presensi Online Hakim dan ASN MA RI
- Perpres No. 124 tahun 2022 Perubahan atas Perpres No. 124 tahun 2022 ttg perubahan perpres no. 24 tahun2007 tentang tunjangan Panitera
- PERMA No. 7 tahun 2022 ttg Administrasi perkara persidangan
- SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
- PERMA Nomor 3 tahun 2022 ttg Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
- Kep KMA No. 239/KMA/SK/VIII/2022 ttg Petunjuk teknis Administrasi perkara pidana Terpadu secara elektronik
- PERMA No. 2 Tahun 2022 ttg tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perempasan barang bukan kepunyaan Terdakwa dalam perkara tindak pidana Korupsi
- SK Tuaka MIL MA RI Nomor : 001/Tuakamil/SK/II/2023 ttg Pedoman Penulisan putusan/penetapan Pengadilan TK I dan Tk Banding pada Lingk. Peradilan Militer.