Permintaan Dokumen Data Dukung Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas


 

Menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor : B.73/HK.00.01/03/2019 perihal SPPT-TI sebagai Aksi Pencegahan Korupsi dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian PANRB Nomor : B/69/PW.04/2019 perihal Pembangunan Zona Integritas Prioritas di Lingkungan Penegak Hukum, Sekretaris Mahkamah Agung meminta kepada 16 Ketua Pengadilan Negeri (terlampir) untuk memberikan data pendukung pembangunan Zona Integritas yang terdiri atas : 

  1. Laporan MPZI Pengadilan Negeri
  2. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri unit kerja Pengadilan 
  3. Berita Acara Pelaksanaan PMPZI 
  4. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim ZI menuju WBK/WBBM pada Pengadilan, dan 
  5. Laporan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dokumen-dokumen di atas akan menjadi dasar evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung dalam melakukan penilaian dan batas akhir penyampaiannya adalah 13 Mei 2019.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*