Pembinaan Ktua MA, Dengan Jajaran 4 Lingkungan Peradilan Se – Wilayah Kupang NTT

9/1/2015 12:44:03 AM

Pimpinan Mahkamah Agung mengadakan pembinaan kepada seluruh jajaran di empat lingkungan peradilan se wilayah hukum pengadilan Nusa Tenggara Timur, berlangsung di Ball Room Hotel Aston Kupang, Senin (31/08/2015) pagi.

Pembinaan dan Arahan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammmad Hatta Alli, SH., MH. Dalam acara pembinaan ini Ketua MA didampingi para Pimpinan MA diantaranya Waka MA Bidang Yudisial, Waka MA Bidang Non Yudisial, Tuaka (Ketua Kamar) Pembinaan, Tuaka Pengawasan, Tuaka Perdata, Tuaka Pidana, Tuaka Agama, Tuaka Militer dan Tuaka TUN. Hadir pula Panitera MA, Sekretaris MA, Dirjen Badilag, Kepala BUA MA, Kepala Badan Pengawasan dan Sejumlah eselon II Mahkamah Agung.

Peserta yang mengikuti pembinaan ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris dan para Pejabat Struktural pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se – Wilayah Hukum Kupang Nusa Tenggara Timur.

Acara ini didahului dengan laporan oleh ketua Pengadilan Tinggi Kupang Dr. Robinson Tarigan, SH., MH. dilanjutkan dengan pembinaan oleh yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan tanya jawab.

Mengawali arahannya Ketua MA Hatta Ali menyatakan bahwa acara Pembinaan pimpinan MA di Kupang ini merupakan kegiatan yang ke 29, langkah peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan sebagai pengganti Rakernas. Tujuan dari kegiatan ini, sangat penting peran serta seluruh jajaran warga peradilan baik pusat atau daerah untuk selalu koordinasi dan selalu meningkatkan pelayanan khususnya kepada pencari keadilan dan pentingnya memahami Visi dan Misi yang harus dimengerti dijabarkan dan dilaksanakan oleh segenap jajaran warga peradilan, pembinaan-pembinaan dimaksud merupakan program kerja dari pimpinan Mahkamah Agung.

Dengan semangat Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan di beberapa provinsi ditemukan beberapa hasil yang memuaskan dalam kurun wakti 1 sampai dengan 2 tahun ini diantaranya capaiain MA yang telah dicapai adalah Blue print 2010 – 2035 dengan tujuan Visi Mahkamah Agung “ Terwujudnya Badan Perdilan Indonesia Yang Agung “ dan 4 Misi Mahkamah Agung, Menjaga kemandirian badan peradilan; Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; Meningkatkan kualitas kepemimpinan bidan peradilan dan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Dalam menjaga kemandirian badan peradilan, asas perundang-undangan kita atau universal kemerdekaan hakim dijamin konstitusi, di dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman kemandirian hakim belum sepenuhnya jalan masih ada campur tangan kekuasaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, membuat hakim sudah cukup kaya, gaji tinggi, dan posisi sudah diatas, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut masih saja ditemukan tindakan seorang hakim yang terjadi di Medan, ibarat nila setitik rusak susu se belangga.

Komisi Yudisial mempunyai kewenangan di dalam Undang Undang sebagai pengawas, apabila hakim melakukan pelanggaran kode etik sebagai pengawas eskternal, Mahkamah Agung selaku pengawas internal

Pasal 32 Undang Undang Tentang Mahkamah Agung, ada 5 ayat yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi dari peradilan baik administrasi, finansial, juga tehnis, Ayat 4 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan keringanan terhadap hakim yang bersangkutan dalam menyidangkan perkara ( pengawasan internal).

Kewenangan Mahkamah Agung antara lain melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, banyaknya surat yang masuk ke meja pimpinan bahwa pelayanan aparat peradilan belum berjalan dengan baik.

Tidak ada alasan karena kurangnya sarana dan prasarana, anggaran. Semua putusan wajib dimasukkan, pencari keadilan tidak perlu bertanya dan datang ke pengadilan dimana perkaramya didaftar dan disidangkan tinggal membuka website Mahkamah Agung, jadi para pencari keadilan akan lebih mudah mendapatkan atau mengakses informasi pengadilan.

Masalah Trasnparans, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144 Tahun 2007, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144 Tahun 2011 silakan dibaca terutama oleh pimpinan, bagaimana kita melakukan transparansi, merumuskan itu tidak sebentar perlu pemahaman terlebih dahulu dan harus dibentuk kelompok kerja

Meningkatkan kualitas badan peradilan sangat penting. Pimpinan merupakam indikator badan peradilan seorang pimpinan harus memenuhi beberapa syarat, kemampuan teknis, kewibawaan, integritas dan berbakat sebagai pemimpin. Ada pimpinan hanya secara formal tetapi tidak punya bakat, karena golongan diangkat sebagai pimpinan. Nantinya banyak hambatan dan permasalahan, ada jiwa kepemimpinan berwibawa penguasan materi bagus, ditambah bersifat formal.

Oleh karena itu pimpinan Mahkamah Agung membuat kebijakan untuk menduduki jabatan Ketua Pengadilan Klas I a Khusus dengan melakukan fit and property test kepeminpinan, integritas. Untuk menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Jakarta juga dilakukan fit property test, dengan melihat putusan yang telah ditelorkan.

Ternyata kita mendapatkan fakta yang nyata, ditemukan hakim yang tidak memenuhi standar dan ada hakim ditingkat pertama tetapi mempunyai kemampuan ditingkat banding. Kita punya ambisi kalau punya kemampuan, bukan tidak punya kemampuan, ambisi yang positif harus dibangun, ambisi-ambisian ndak usah. Inilah semua dari keempat misi agar setiap membuat jawaban pada pimpinan yang berkunjung ke daerah harus memahami Visi dan Misi peradilan di Indonesia.

Kita sudah diikat oleh aturan dalam waktu 6 bulan harus sudah diputus. Melebihi 6 bulan harus melapor ke pengadilan tingkat banding setempat bagi hakim tingkat pertama, harus dijelaskan karena semata-mata proses beracara atau prosedur yang lambat atau kesalahan seorang hakim. Ada juga hakim menerima salah satu pihak berperkara, silahkan menerima tetapi kedua belah pihak sehingga transparan dan jangan ada yang ditutupi.

Penyampaian putusan juga harus berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan, jangan ada yang sampai terkesan diulur-ulur, lawan akan menyatakan upaya selanjutnya, jangan sampai melebihi tenggang waktu, panitera yang salah tidak atau terlambat menyampaikan putusan, sehingga pihak yang kalah tidak bisa menyatakan banding atau kasasi.

Harus saling mengingatkan sesama hakim atau segenap jajaran peradilan, kalau ada yang tergelincir sedikit tolong diingatkan. Harapan segenap jajaran pimpinan Mahkamah Agung agar segera terwujud administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, serta berbiaya ringan dan proporsional, tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelengaraan peradilan, tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dengan kreteria obyektif, berintegritas, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik, adanya transparansi informasi putusan. Kalau itu semua dilakukan kita yakin dan pasti, tidak usah nunggu Tahun 2035.

Ketua MA juga meminta Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengawasi Pelaksanaan SEMA No. 6 Tahun 2014 Tentang Delegasi Bantuan Panggilan. SEMA ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan MA untuk mempercepat penanganan perkara. Selama ini proses penyampaian bantuan panggilan/pemberitahuan lintas yurisdiksi pengadilan menjadi salah satu penyebab lambatnya penanganan perkara. Sesuai dengan filosofi kelahirannya, SEMA 6 Tahun 2014 mengatur beberapa hal yang cukup progresif, antara lain: harus ada koordinator yang menangani bantuan panggilan, harus ada register khusus, penyampaian bantuan panggilan menggunakan teknologi informasi, pelaporan dan pengawasan secara berjenjang.

Ketua MA meminta seluruh jajaran pengadilan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan SEMA 6 Tahun 2014. Sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut, Ketua MA memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar melakukan pengawasan penanganan bantuan panggilan yang dilakukan oleh pengadilan yang ada di daerah hukumnya.

Dalam SEMA 6 Tahun 2014, Instrumen pengawasan berjenjang dalam proses penanganan bantuan panggilan adalah melalui pelaporan yang disampaikan secara periodik oleh pengadilan tingkat pertama. Namun Ketua MA menyayangkan pengadilan belum melakukan sistem pelaporan penanganan bantuan panggilan secara efektif.
“Saya belum menerima tembusan laporan penanganan bantuan panggilan ini, padahal dalam SEMA itu telah diwajibkan”, jelas Ketua MA.

Sehubungan dengan hal ini, Ketua MA meminta seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding benar-benar mengawasi hal-hal yang seharusnya dilakukan sesuai SEMA 6 Tahun 2014. “Lakukan pengawasan apakah sudah ditunjuk koordinator, sudah ada register atau laporan”, tegas Ketua MA.
Dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Agung RI juga memberikan kesempatan kepada para Wakil Ketua MA Bidang non-Yudisial, Ketua Muda, dan Ketua Kamar Mahkamah Agung menyampaikan pembinaan dan permasalahan di kamarnya masing-masing.

Setelah para Ketua Kamar selesai menyampaikan pembinaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dimana seluruh peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ketua MA serta para Ketua Kamar. Dengan sangat antusias, para peserta menyodorkan pertanyaan demi pertanyaan. Namun sangat disayangkan karena keterbatasan waktu tidak semua peserta dapat bertanya dan mengajukan permasalahan. Kendati demikian, pembinaan secara langsung dirasa sangat efektif dan efisien karenaKetua Pengadilan, Hakim dan panitera dapat langsung mempertanyakan permasalahaan teknis yang dihadapi.

Kegiatan Pembinaan dibagi kedalam tiga sessi. Pertama, pembinaan oleh Ketua Mahkamah Agung, para Wakil Ketua MA, dan para Ketua Kamar. Sessi kedua, pembinaan oleh Panitera Mahkamah Agung mengenai SEMA 1 Tahun 2014 tentang pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Sesi ketiga, pembinaan oleh Sekretaris MAhkamah Agunng bersama jajaran eselon I Mahkamah Agung.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*